periophthalmus_____

terlalu berat merangkak
diantara angkuhnya hutan mal
disela anak tikus yang mengais sisa sahur

ingin berjalan
mengarah pada ruang hampa
yang hilangkan beban jiwa

saatnya berlari
tinggalkan mimpi
:tuju kemapanan

[ 051016 : 14.30 ]
:: berpindah ke ruang http://timpakul.hijaubiru.org/

60 tahun yang lalu bangsa Indonesia melalui pemimpinnya telah menyatakan memerdekakan dirinya. Selama ini pula rakyat Indonesia masih terpuruk dalam lingkaran kemiskinan. Kesejahteraan, hanyalah sebait kata yang tak pernah terlihat jelas wujud nyatanya. Hingga hari ini, semakin banyak anak negeri yang harus berjuang demi mempertahankan hidupnya, karena terlalu banyak tanah negeri yang dikuasai oleh segelintir orang.

Kekayaan Alam, Milik Siapa?

Sejak bertahun-tahun di bangku sekolah, selalu disampaikan bahwa Indonesia adalah untaian jamrud khatulistiwa. Begitu banyak kekayaan alam yang menghiasi negeri ini. Saat ini pula, begitu banyak rakyat negeri ini yang sangat jauh dari kata sejahtera.

Kekayaan alam negeri ini, hingga hari ini masih dikuasai bukan oleh Indonesia. Investasi asing menguasai hampir seluruh pertambangan besar dan perkebunan besar di Indonesia. Perusahaan kehutanan, hanya dimiliki oleh segelintir kerabat penguasa. Kawasan konservasi dikelola oleh lembaga asing.

Usaha-usaha pengelolaan kekayaan alam oleh rakyat selalu dibenturkan dengan kebijakan dan peraturan, yang pada akhirnya meminggirkan rakyat dari wilayah kelolanya. Hingga akhirnya sebagian besar rakyat hanya bisa gigit jari disaat emas dikeruk, minyak disedot, pepohonan ditumbangkan, hingga jasa wisata.

Bahkan sangat mengenaskan, melihat sebuah situs di dunia maya, sebuah perusahaan properti di Eropa sedang menawarkan penjualan 7 pulau di Kepulauan Karimunjawa. Selain beberapa pulau yang saat ini telah dikuasai oleh pengusaha wisata asing. Bukan tidak mungkin setelah Sipadan-Ligitan, akan banyak pulau di Indonesia yang digadaikan.

Di saat Indonesia dan Malaysia saling berebut blok Ambalat, yang membangkitkan semangat patriotisme anak negeri ini, senyatanya yang akan memperoleh kekayaan alam di blok tersebut adalah perusahaan asing milik negara utara. Kembali para patriot negeri harus gigit jari.

Wilayah Indonesia, Milik Siapa?

Indonesia memiliki luas 192 juta hektar, hampir dua pertiga-nya dikuasai oleh segelintir orang. Sebagian bahkan dikuasai oleh bukan Indonesia. Perusahan tambang, perusahaan perkebunan, perusahaan kehutanan hingga perusahaan wisata, bertebaran di beragai wilayah Indonesia yang akhirnya menghilangkan wilayah-wilayah kelola rakyat. Belum lagi kawasan konservasi, yang mana hampir keseluruhannya dikelola oleh lembaga asing yang mengatasnamakan konservasi.

Begitu banyaknya pengangguran di negeri ini, bukan hanya disebabkan oleh karena tidak adanya kesempatan bekerja. Pengangguran di negeri ini lebih dikarenakan tak ada lagi tanah untuk dijadikan sawah, ladang ataupun kebun. Pengangguran di negeri ini juga dikarenakan tidak pernah meningkatnya harga komoditi pertanian dan perkebunan rakyat karena tekanan dari pasar dan pemodal.

Kalimantan Timur yang memiliki luas 21 juta hektar misalnya, ketika dilihat pada peta konsesi kehutanan (HPH-HTI), peta perkebunan, peta pertambangan, ditambah dengan kawasan lindung dan konservasi, tak ada lagi wilayah yang tersisa bagi warganya. Kesemuanya sudah terbagi habis, termasuk hingga wilayah pantai dan kepulauan.

Tak Ada Lahan, Dimana Harus Menanam?

Begitu luasnya wilayah yang dikuasai oleh segelintir pihak (pemerintah dan pengusaha), telah menjadikan rakyat tak ada lagi tempat untuk bercocok tanam dan mencari kehidupan. Belum terlupakan disaat petani di Desa Kertabuana harus menyingkir disaat perusahaan tambang batu bara mengeruk batu bara di desa mereka. Juga ketika nelayan di kepulauan Komodo dan kepulauan Wakatobi tak lagi dapat mengail ikan karena kawasan tersebut adalah kawasan konservasi katanya. Demikian pula disaat petani kopi di Manggarai harus berada di hotel prodeo karena berladang di kawasan lindung. Walau juga ketika perusahaan perkebunan karet besar di Bulukumba telah menghilangkan kebun-kebun masyarakat adat Kajang.

Tak ada tempat berkehidupan. Inilah kondisi pemerpurukan rakyat Indonesia. Hal ini pun masih harus ditambah dengan semakin banyaknya limbah disebarkan oleh perusahaan-perusahaan besar di tanah negeri ini. Belum hilang catatan tentang limbah arsen yang ditebar PT Newmont di Buyat, limbah lantung di Teluk Balikpapan dan beberapa kawasan perairan Indonesia lainnya, hingga buangan batuan PT Indocement yang menyebabkan jaring nelayan Pulau Laut menjadi rusak.

Belum termasuk begitu banyaknya resor (tempat wisata di pantai) yang dimiliki oleh pengusaha asing, yang menyebabkan dilarangnya nelayan menjala ikan di wilayah laut dangkal dekat resor tersebut. Demikian pula di wilayah-wilayah pertambangan migas, yang telah membuat nelayan harus semakin jauh melaut, sementara harga bahan bakar minyak kian melambung tinggi.

Kembalikan Kedaulatan Rakyat, Bila Benar Indonesia Telah Merdeka!

Kedaulatan rakyat yang telah dirampas oleh pemerintah dan pengusaha, sudah selayaknya dikembalikan kepada rakyat yang telah sekian lama berkehidupan di wilayah kelolanya. Penguasaan kawasan oleh kepentingan pemodal dan lembaga konservasi internasional, sudah saatnya tidak lagi diberlakukan di Indonesia.

Kesejahteraan dapat kembali hadir di bumi pertiwi ini, bilamana wilayah kelola rakyat telah kembali ke tangan rakyat. Pengangguran akan serta merta menurun jumlahnya, disaat rakyat memiliki kesempatan kembali menggali kehidupan di tanah air tercita ini. Haruskah rakyat menjadi tidak merdeka di negara yang telah memerdekakan dirinya 60 tahun yang lalu ini?

[sempur-bogor, 050817]

60 tahun yang lalu bangsa Indonesia melalui pemimpinnya telah menyatakan memerdekakan dirinya. Selama ini pula, benih-benih kemerdekaan masih belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian besar anak negeri ini. Pembangunan yang terpusat. Kesenjangan sosial yang masih tinggi. Pendidikan yang belum mencerdaskan. Hingga hilangnya kesempatan terhadap sumber kehidupan pada sebagian besar anak negeri ini.

Pendidikan, Masih Barang Yang Mahal!

Pendidikan. Sebuah kata yang merupakan penjelasan atas sebuah cita-cita dasar perintis kemerdekaan negeri ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sangat jelas tercantumkan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa-lah negeri ini menyatakan kemerdekaannya.

Hingga hari ini, rakyat Indonesia yang sempat tersentuhkan oleh aroma pendidikan masih sangat sedikit jumlahnya. Kesempatan untuk memperoleh pencerdasan, hanya berada dalam lingkaran kecil yang memiliki keistimewaan akses, keistimewaan kesempatan, serta keistimewaan kekayaan.

Mahalnya biaya pendidikan masih menjadi sebuah ganjalan dalam mengejar upaya pencerdasan rakyat. Walaupun telah beberapa tahun pemerintah mencanangkan pendidikan dasar, namun hingga hari ini, semakin banyak anak yang harus mempercepat hidupnya hanya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.

Di lain sisi, sarana belajar yang sangat sedikit dan dengan fasilitas minim, masih sangat banyak bertebaran di negeri ini. Pendidikan masih merupakan barang yang mahal. Bahkan seorang penulis dari Yogya mengatakan dalam beberapa bukunya yang mahal, “Orang Miskin Dilarang Sekolah”.

Keinginan pemerintah, sebagai pelayan rakyat, masih sangat menjadi sebuah tanda tanya. Walaupun agak terlambat, namun upaya untuk mematok angka minimal 20% dari anggaran negara untuk sektor pendidikan, masih memberikan angin segar. Walau di sisi lain, masih banyak pemerintah kabupaten-kota yang belum mampu memenuhkan target angka minimal tersebut, dengan berbagai kendala yang membatasi anggaran pemerintah.

Belum lagi bila menilik lebih dalam, pada wilayah yang telah menganggarkan lebih dari 20% dalam anggaran daerahnya, ternyata masih lebih banyak berupa pembangunan dan perbaikan sarana fisik, sehingga biaya sekolah masih harus ditanggungkan oleh mereka yang ingin tercerdaskan. Mungkin ada benarnya sebuah slogan yang menyatakan “Mau Pintar Kok Mahal!”.

Pendidik, Masih Membelenggu!

Pendidik. Aset negeri yang menjadi tulang punggung bagi upaya pencerdasan, hingga hari ini masih berkutat pada kekurangan jumlah dan minimnya kesejahteraan bagi pendidik. Gaji guru yang masih sangat kecil, berimbas pada kualitas pendidikan. Minimnya tenaga pendidik, juga menjadikan para siswa tidak memperoleh proses pembelajaran yang berkualitas.

Begitu banyaknya unit sekolah yang masih kekurangan tenaga guru, dikarenakan guru sudah menjadi sebuah profesi, bukan lagi sebuah pengabdian. Para pendidik masih terlalu banyak berkumpul di pusat-pusat keramaian wilayah, menjadikan begitu banyaknya anak negeri yang akhirnya lebih banyak meluangkan waktunya untuk belajar secara mandiri.

Disisi lain, disaat kreatifitas guru mulai bangkit, begitu banyaknya tekanan yang dilakukan oleh penguasa negeri ini. Masih belum hilang dalam catatan, ketika seorang Ibu Nurlaila yang berjuang untuk mempertahankan keberadaan SMP 56 Melawai, hingga beliau harus berhadapan di depan meja pengadilan. Demikian juga ketika seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMU di Jakarta, Ibu Retno Listyani, yang mencoba membangkitkan kekritisan siswa dengan mengangkat kasus keadilan oleh Mahkamah Agung, pun harus mengurangi waktu bertemu dengan siswa karena disibukkan dengan persidangan gugatan yang diajukan oleh mantan pejabat negara.

Ironis. Di saat kebangkitan para pendidik, ditengah semakin minimnya para “pahlawan tanpa tanda jasa”, masih banyak pihak, yang hanya berkutat dengan perebutan kekayaan negeri, mengkebiri kebangkitan kekritisan generasi negeri ini. Mungkin penting bagi para pendidik, agar jangan terlalu kritis dan kreatif, karena akan di’mati’kan oleh penguasa negeri.

Buku, Bukan Untuk Orang Miskin!

Buku, sebagai salah satu sumber ilmu, hingga hari ini masih belum diperuntukkan bagi orang miskin. Melambungnya harga-harga buku, menjadikan buku-buku tak mampu lagi terbeli. Buku yang digunakan sebagai alat bantu belajar di sekolah pun, masih menjadi barang dagangan yang kian hari kian tak terbeli.

Ketika Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan surat himbauan pun, kenyataannya di dalam pelaksanaannya, buku tetap menjadi sebuah arena bisnis. Begitu seringnya buku acuan belajar berganti, keharusan membeli setiap tahun, hingga persaingan antar penerbit buku, telah menjadikan anak negeri sebagai korban.

Indonesia harusnya mampu menyediakan buku dan bahan bacaan lain bagi generasi negeri ini dengan murah, bahkan dengan gratis. Perpustakaan sebagai media penyedia bahan bacaan, masih merupakan barang langka di beberapa wilayah. Bagaimana mungkin bisa membaca, kalau yang akan dibaca masih belum sanggup terjamahkan?

Alam, Tak Lagi Jadi Tempat Belajar!

Alam, masih sangat jauh dijadikan sebagai tempat belajar. Padahal sudah sering kali diketahui bahwa ilmu lahirnya dari apa yang diamati dari alam. Pelajar masih sangat dijauhkan dari alam sekitarnya dalam proses-proses belajar, dikarenakan sebagian besar proses belajar-mengajar berada dalam ruangan tertutup yang membutakan pelajar terhadap kondisi sekitarnya.

Begitu banyaknya ilmu yang ada di alam, dan harusnya dapat menjadi tempat menggali dan menemukan rahasia-rahasia baru, sudah saatnya mulai dibangkitkan terhadap generasi negeri ini. Begitu banyaknya peneliti asing yang masuk ke Indonesia, walau hanya dengan visa turis, telah menggali kekayaan negeri ini untuk kemudian dijadikan kekayaan intelektual asing. Akan sangat bermanfaat, bilamana rahasia kekayaan alam Indonesia, ditemukan sendiri oleh generasi negeri ini.

Belajar pada alam, selain sebagai langkah menuju pembongkaran rahasia alam, juga akan berimbas pada pemicu ruang kritis pada generasi negeri. Juga dengan belajar pada alam, akan menjadikan generasi negeri ini menjadi lebih bijak dalam menjaga “tabungan” kekayaan alam negeri ini, agar tak selalu dikuras oleh kepentingan-kepentingan “penjajah” melalui investasi maupun hutang luar negeri.

Mau Merdeka? Harus Cerdas!

Mungkin benar bahwa Indonesia telah 60 tahun memproklamirkan kemerdekaannya. Di masa 60 tahun ini pula Indonesia sebenarnya masih dalam keterjajahan. Penguasaan pengetahuan. Penguasaan Teknologi. Penguasaan rahasia alam. Masih sangat minim oleh generasi negeri ini.

Kecerdasan adalah sebuah jalan menuju kemerdekaan sejatinya bagi negeri ini. Pendidikan adalah jalan menuju pembebasan. Pembodohan akan terus berlangsung, bilamana penghuni negeri ini masih belum tersadarkan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam belenggu penjajahan, dengan ditutupnya jalan menuju kecerdasan di negeri ini. Pada 60 tahun diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, haruskah Indonesia terus terjajah?

[sempur-bogor, 050817]

anak_timpakul bermain-main blog, di blogger yang multiply hinga tblog.